Inflasi

tingkat inflasi di dunia

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang.[rujukan?] Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.
PENGENALAN INFLASI DI INDONESIA

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Indikator Inflasi :
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dilakukan atas dasar survei bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283-397 jenis barang/jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.
Indeks Harga Perdagangan Besar merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah.

Disagregasi Inflasi :

1. Inflasi Inti
Yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental:
- Interaksi permintaan-penawaran
- Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
- Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

2. Inflasi non Inti
Yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal ini terdiri dari :
Inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit.
Inflasi Administered Prices : yakni inflasi yang dipengaruhi shocks berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dll

:: Determinan Inflasi

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price)1, dan terjadi negative supply shocks)2 akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR).




--------------------------------------------------------------------------------
1) Misalnya antara lain harga BBM, TDL, tarif telepon, cukai rokok, dan tarif angkutan.
2) Misalnya gagal panen dan langkanya komoditi tertentu.

Sebagai gejala historis maka tingkat inflasi di Indonesia lebih tinggi daripada di negara tetangga ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Mengapa? Dan Apakah ini menguntungkan kehidupan serta pembangunan ekonomi? Pada umumnya tidak. Kinerja ekonomi dan laju pertumbuhan PDB di Thailand dan Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Di Asia Tenggara Indonesia lebih mirip Filipina. Inflasi di Filipina juga lebih tinggi (sedikit) daripada di Thailand dan Malaysia, dan laju pertumbuhan ekonomi Filipina juga di bawah Thailand dan Malaysia.

Kinerja ekonomi mana lebih baik, di Indonesia atau di Filipina? Ini agak susah dijawab. Mungkin Filipina lebih baik sedikit. Filipina sesudah perang dunia kedua sudah mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi daripada kebanyakan negara ASEAN, akan tetapi sesudah itu di lampaui oleh Thailand dan Malaysia. Sekarang pendapatan orang di Filipina mungkin masih lebih tinggi sedikit daripada di Indonesia, akan tetapi perbedaannya tidak banyak. Filipina sering disebut “the sick man of Asia”, dan akar penyakitnya ada di struktur sosialnya. Tetapi struktur sosial di Indonesia lain daripada di Filipina, yang dikuasai oleh sekelompok tuan tanah yang besar, antara lain keluarga Presiden. Mungkin kelebihan di Malaysia dan Thailand (dibandingkan Indonesia) adalah peran unsur penduduk Tionghoanya di perekonomiannya lebih besar. Di Indonesia penduduk etnis Tionghoa juga menguasai ekonomi tetapi tidak punya pengaruh politik. Di Indonesia politik ada di tangan penduduk golongan pribumi yang mayoritas. Mungkin perbedaan ini menyebabkan kualitas politik ekonomi di Indonesia lain daripada di Thailand dan Malaysia. Maka mungkin juga akar inflasi yang tinggi ada di keadaan sosial-politik ini.

Golongan pribumi adalah mayoritas akan tetapi yang berpendapatannya lebih rendah, Salah suatu ciri orang miskin adalah punya nafsu mengkonsumsi lebih banyak dibandingkan pendapatan riilnya. Kalau masyarakat mau mengeluarkan uang lebih banyak daripada nilai produksinya maka harga-harga akan naik. Inilah sumber inflasi di Indonesia.

Inflasi di Indonesia di zaman Suharto pun lebih tinggi daripada di Malaysia dan Thailand, walaupun tingkat inflasi di zaman Suharto sudah jauh lebih rendah daripada di zaman Bung Karno. Itu akibat perubahan policy dari team ekonomi yang dikendalikan oleh Prof. Widjojo dan Ali Wardhana. Mereka berhasil mengurangi inflasi yang sebelumnya ratusan persen setahun dan merupakan runaway inflation. Senjatanmya adalah balanced budget, anggaran pemerintah yang berimbang. Rumus ini cukup berhasil.

Di zaman Orde Baru itu maka belum ada ketentuan bahwa Bank Indonesia mempunyai misi utama menjaga nilai rupiah, alias pengekangan inflasi. Baru setelah Reformasi tahun 1998 ketentuan demikian dituangkan dalam undang-undang yang menjaga independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ini banyak membantu untuk mengurangi inflasi.

Apakah lalu kebijakan anggaran belanja pemerintah menjadi sumber inflasi? In prinsip, tidak. Karena prinsip anggaran belanja yang berimbang masih dipertahankan. Akan tetapi, dalam praktek ini belum merupakan jaminan. APBN yang meningkat, walaupun tetap berimbang, dampaknya inflator. Prinsip anggaran berimbang tidak boleh dipegang terlalu kaku. Misalnya, akhir tahun 2005 ada kelebihan penerimaan besar karena sebagian subsidi BBM dihapus. Jumlah ini lalu “dipaksakan” menjadi pengeluaran pemerintah atas nama anggaran yang berimbang. Policy demikian ikut meniup inflasi. Sebetulnya anggaran belanja pemerintah harus diperbolehkan mengumpulkan surplus yang dampaknya akan deflator.

Akan tetapi, selalu ada tekanan dari masyarakat agar pemerintah mengeluarkan uang lebih banyak untuk pembangunan, atau untuk membantu sektor pendidikan dan kesehatan. Di sinilah pemerintah terjebak “gejala orang miskin” yang selalu mau hidup di atas kemampuan penghasilannya.

Idée fix masyarakat adalah kalau pemerintah meningkatkan pengeluaranya untuk pembangunan maka laju pertumbuhan ekonomi akan naik. Ini salah pikir. Yang lebih menentukan tingkat laju pertumbuhan ekonomi adalah total investasi di masyarakat, termasuk dari swasta dalam dan luar negeri. Jumlah ini tidak akan optimal kalau iklim moneternya serba inflator, yang mengganggu stabilitas ekonomi dan menambah resiko.

Kemakmuran yang dibawa oleh inflasi adalah semu. Orang merasa lebih kaya oleh karena pegang uang lebih banyak. Akan tetapi nilai uang merosot sehingga akhirnya orang atau masyarakat itu menjadi lebih miskin.





EMAS SEBAGAI
PENANGKAL INFLASI
Oleh: Safir Senduk

Dikutip dari detikcom

Banyak orang percaya emas adalah produk investasi yang bisa menangkal inflasi. Dan memang, sejarah membuktikan emas akan diborong orang apabila terjadi kepanikan yang bisa membahayakan ekonomi negara, seperti inflasi tinggi, krisis keuangan, atau perang.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi bisa menggerogoti uang Anda. Kalau asumsi inflasi 15 persen/tahun, maka harga barang & jasa yang sekarang bernilai Rp 5 juta, akan menjadi Rp 10,06 juta atau dua kali lipat pada tahun ke-6, dan Rp 15,3 juta atau tiga kali lipat pada tahun ke-9, dan seterusnya.

Menurut keparahannya, ada tiga tipe inflasi:
Inflasi Moderat, yaitu apabila laju inflasi hanya berada di bawah dua digit per tahun (di bawah 10 persen)

Inflasi Ganas, yaitu apabila laju inflasi berada pada dua digit per tahun (10 persen - 99 persen)

Inflasi Hiper, yaitu apabila laju inflasi berada pada tiga digit per tahun (100 persen atau lebih)
Tulisan ini akan membahas tentang apa yang bisa Anda lakukan agar bisa menghadapi inflasi. Bila Anda bukan termasuk pengambil keputusan di pemerintahan, Anda mungkin tidak bisa ikut menurunkan tingkat inflasi. Yang bisa Anda lakukan sebagai individu, hanyalah bagaimana agar Anda bisa mengambil 'keuntungan' dari terjadinya inflasi tersebut. Bagaimana caranya? Saya menyarankan agar Anda melakukan investasi pada instrumen yang akan naik pesat apabila terjadi inflasi tinggi. Apa itu? Emas.

Ketika Cina diserbu Jepang pada masa Perang Dunia, rakyat Cina panik dan mereka berbondong-bondong menyerbu emas sehingga harga emas naik luar biasa. Di Indonesia, pada saat terjadi rush kebutuhan pokok di pasar swalayan pada 8 Januari 1998 (pagi hari sebelum pengumuman APBN oleh Presiden Suharto di hadapan DPR), harga emas juga langsung melonjak. Dalam selang satu dua hari saja, harga emas langsung naik kurang lebih sebanyak 1,5 kali. Dan harga tersebut, walaupun secara fluktuatif, cenderung naik terus waktu itu --sebelum akhirnya turun lagi ketika inflasi kembali berada di bawah dua digit.

Fakta membuktikan, bila terjadi inflasi tinggi, harga emas akan naik lebih tinggi daripada inflasi. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi kenaikan harga emas. Statistik menunjukkan bahwa bila inflasi mencapai 10 persen, maka emas akan naik 13 persen. Bila inflasi 20 persen, maka emas akan naik 30 persen. Tetapi bila inflasi 100 persen, maka emas Anda akan naik 200 persen. Inilah kenapa Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Ini karena emas dipercaya sebagai investasi penangkal inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin baik kenaikan nilai emas yang Anda miliki. Tetapi, patut dicatat bahwa harga emas akan cenderung konstan bila laju inflasi rendah, bahkan cenderung sedikit menurun apabila laju inflasi di bawah dua digit. Jadi, emas hanya akan bagus bila terjadi inflasi moderat (dua digit), dan akan lebih bagus lagi bila terjadi inflasi hiper (tiga digit). Investasi emas

Emas tersedia dalam beberapa pilihan. Beberapa di antaranya yang paling dikenal adalah emas perhiasan dan emas batangan. Satu yang juga mulai populer di Indonesia adalah koin emas.

Bila Anda berinvestasi emas untuk jangka pendek, biasanya akan sulit mendapatkan keuntungan kalau bentuknya emas perhiasan. Ini karena kalau Anda datang ke toko dan membeli emas perhiasan, Anda harus membayar harga emas plus ongkos pembuatannya. Nah, ketika suatu saat Anda menjualnya kembali, maka toko tidak akan mau membayar ongkos pembuatan dari perhiasan emas tersebut. Ia hanya akan membayar harga emasnya saja. Malah, masih untung sebetulnya kalau toko mau menerima emas perhiasan Anda. Beberapa toko kadang-kadang menolak penjualan emas perhiasan dari masyarakat. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah karena mereka takut kalau-kalau emas perhiasan itu tidak laku lagi apabila dijual. Jadi, kalaupun mereka membelinya lagi, mereka harus melebur emas tersebut.

Karena itu, investasi dalam bentuk emas perhiasan lebih untung kalau disimpan untuk jangka panjang. Karena biasanya harga emas Anda sudah naik jauh dibanding ketika Anda membelinya.

Emas perhiasan tersedia dalam berbagai macam karat, di antaranya 18 - 24 karat. Untuk investasi, alangkah baiknya bila Anda memilih emas perhiasan senilai 24 karat. Ini karena kemungkinan emas perhiasan Anda bisa dijual kembali jauh lebih besar dibanding emas perhiasan yang 18 karat. Sekali lagi, investasi dalam bentuk emas perhiasan biasanya baru akan memberikan hasil yang menguntungkan dalam jangka panjang, bukan jangka pendek.

Investasi emas yang menurut saya cukup baik adalah investasi emas dalam bentuk batangan (emas logam mulia). Emas ini cukup baik bila dijadikan investasi, dan siapapun tak menyangkal bahwa emas batangan -berbeda dengan emas perhiasan- mudah untuk dijual kembali. Selain itu, emas batangan tidak meminta ongkos pembuatan seperti halnya emas perhiasan. Karena itu, bila Anda ingin melakukan investasi emas, maka tak ada salahnya Anda mempertimbangkan investasi dalam bentuk emas batangan.

Lainnya adalah Koin Emas ONH (ongkos naik haji). Maksudnya, dari koin emas ini diharapkan bisa sebagai alternatif investasi bagi mereka yang ingin menabung untuk mempersiapkan biaya ibadah Haji.

Penamaan ONH ini sebetulnya hanya taktik pemasaran saja. Kenyataannya, walau namanya Koin Emas ONH, tetapi investasi ini sama saja dengan investasi emas lainnya karena harga emasnya sama saja. Harganya sama dengan harga emas yang mengikuti harga mata uang asing (dolar AS), dan aman terhadap inflasi. Artinya, orang yang tidak beragama Islam sekalipun bisa berinvestasi dalam Koin Emas ONH ini karena sebetulnya investasi ini sama saja dengan investasi emas lainnya. Bahkan, penamaan ONH pada Koin Emas tersebut sebetulnya akan sangat menguntungkan pemegangnya, karena emas tersebut akan lebih memiliki positioning yang lebih baik dalam pemasarannya.

Koin Emas ONH dapat dibeli dan dijual kembali di cabang-cabang PT Pegadaian di seluruh Indonesia, toko emas, dan unit pengolahan dan pemurnian logam mulia PT Aneka Tambang Tbk. Ukurannya mulai dari berat 1, 5, dan 10 gram.


Kembali










Jangan Hanya Terpaku Pada Inflasi
Monday, 09 February 2009 02:55

Kerangka kebijakan moneter inflation targeting mendominasi kebijakan bank sentral dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Akan tetapi, pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kebijakan ini, bila dipraktikkan secara terlalu kaku, cenderung membuat sebuah bank sentral terlambat bereaksi terhadap perkembangan ekonomi yang terjadi.


Pada masa mendatang tampaknya bank sentral harus memberi bobot yang lebih besar pada data ekonomi yang lain dalam menentukan kebijakan moneternya.

Dalam beberapa tahun ini banyak bank sentral di dunia mempraktikkan kerangka kebijakan inflation targeting (IT). Target suatu bank sentral, menurut kerangka kebijakan ini, hanyalah satu, yaitu inflasi. Biasanya pada awal tahun bank sentral tersebut akan menyebutkan target inflasinya. Kemudian, kebijakan moneter bank sentral tersebut sepanjang tahun akan ditujukan agar target inflasi tersebut tercapai.

Bank sentral akan menaikkan suku bunga bila inflasi berada di atas yang telah ditargetkan. Menaikkan suku bunga diharapkan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan akan berkurang. Pada saat permintaan kurang, biasanya produsen akan mengalami kesulitan untuk menaikkan harga jual produknya. Maka, level harga secara umum akan terjaga.

Sebaliknya, pada saat tekanan inflasi dirasa terlalu rendah, bank sentral tidak memiliki insentif untuk menaikkan suku bunga. Bahkan, bank sentral dapat menurunkan suku bunga bila pertumbuhan ekonomi dirasakan lebih lambat dari yang seharusnya. Kerangka kebijakan IT timbul karena kepercayaan banyak ekonom bahwa kebijakan moneter kurang efektif dalam memengaruhi fluktuasi jangka pendek yang terjadi pada suatu perekonomian. Dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat memengaruhi inflasi (harga). Jadi, menurut mereka, tidaklah tepat bila kebijakan moneter ditujukan untuk merespons fluktuasi jangka pendek (seperti fluktuasi pertumbuhan ekonomi).

Kebijakan moneter seharusnya ditujukan untuk mengendalikan hal yang memang benar-benar dapat dikendalikannya, yaitu inflasi. Inflasi yang terkendali merupakan prasyarat untuk terjadinya keadaan makroekonomi yang lebih baik, seperti terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik, penciptaan lapangan kerja, dan kenaikan tingkat kemakmuran.

Dampak buruk

IT menjadi amat populer dalam beberapa puluh tahun terakhir karena keberhasilan negara-negara seperti Jerman dan Selandia Baru dalam menciptakan tingkat inflasi yang rendah dan laju pertumbuhan ekonomi yang baik. Banyak negara saat ini sudah secara resmi menyatakan menjalankan kerangka kebijakan ini. Walaupun masih banyak juga negara yang belum mengadopsi kebijakan IT secara formal, dalam praktiknya mereka amat memerhatikan inflasi dan cenderung mengabaikan fluktuasi jangka pendek dari perekonomian. Dengan kata lain, sebuah bank sentral tidak akan serta-merta melonggarkan kebijakan moneternya di tengah ancaman perlambatan ekonomi bila laju inflasi dianggap masih tinggi.

The Fed, misalnya, belum mengadopsi kerangka kebijakan IT secara formal. Akan tetapi, dalam menentukan kebijakan moneternya, bank sentral AS tersebut amat memerhatikan inflasi. Terkadang mereka agak mengabaikan hal yang lain. Praktik tersebut tampaknya telah membuat bank sentral AS tersebut terlambat bertindak, yang pada dasarnya turut memperburuk keterpurukan ekonomi AS pada saat ini.

Misalnya, pada pertengahan tahun 2004, ketika laju pertumbuhan ekonomi dianggap terlalu cepat (di atas 4 persen per tahun) dan tekanan inflasi mulai meningkat, The Fed segera menaikkan suku bunga. Tindakan ini dilakukan agar perekonomian AS tidak kepanasan. Suku bunga dinaikkan terus sampai pertengahan tahun 2006. Dalam periode ini suku bunga naik dari 1 persen pada pertengahan 2004 menjadi 5,25 persen pada pertengahan tahun 2006.

Bila melihat angka inflasi yang terjadi, memang tampaknya kebijakan The Fed menaikkan suku bunga ini amat tepat. Pada pertengahan tahun 2005 sampai pertengahan tahun 2006 inflasi berkisar 3,5 persen sampai 4 persen. Di AS, inflasi di atas 3 persen dianggap sudah terlalu tinggi. Tetap bertahannya inflasi di atas 3 persen membuat The Fed terus menaikkan suku bunga sampai pertengahan tahun 2006. Setelah inflasi tampak mulai dapat dikendalikan, barulah The Fed menahan kenaikan suku bunga. Kebijakan ini tampak cukup berhasil, seperti terlihat dari turunnya inflasi tahunan ke bawah level 3 persen pada paruh kedua tahun 2006 (lihat gambar 1).





Minggu, 29 Maret 2009 | 14:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bulan Maret 2009 diperkirakan masih akan terjadi inflasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Ekonom dari The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip dalam acara Diskusi Kinerja Ekonomi dan Keuangan Terkini, di Kantor IEI, Jakarta, Minggu (29/3).

"Bulan Maret diperkirakan inflasi masih terjadi namun sangat rendah," kata Sunarsip. Ia memperkirakan inflasi akan terjadi dibawah 1 persen.

Inflasi terutama dipicu peningkatan konsumsi masyarakat selama kampanye menjelang Pemilu. "Konsumsi masyarakat akan terdongkrak menjelang Pemilu dan akan memicu inflasi," ujarnya.

Di satu sisi, turunya beberapa harga komoditi beberapa waktu terakhir akan membuat tingkat inflasi menjadi rendah. "Turunnya komoditi menyebabkan inflasi rendah," tuturnya.







Tingkat inflasi merupakan variabel ekonomi makro paling penting dan paling ditakuti oleh para pelaku ekonomi termasuk Pemerintah, karena dapat membawa pengaruh buruk pada struktur biaya produksi dan tingkat kesejahteraan. Bahkan satu rezim kabinet pemerintahan dapat jatuh hanya karena tidak dapat menekan dan mengendalikan lonjakan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang naik berpuluh kali lipat, seperti yang dialami oleh pemerintahan rezim Soekarno dan rezim Marcos, menjadi bukti nyata dari rawannya dampak negatif yang harus ditanggung para pengusaha dan masyarakat.

Dalam jangka pendek, tingkat inflasi di Indonesia dapat ditekan di bawah angka 10% setelah sebelumnya mengalami lonjakan yang terduga mencapai 18 persen pada akhir tahun 2005. Lonjakan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh dampak negatif dari pengaruh multiplier peningkatan harga minyak bumi dunia pada kisaran 60 sampai 70 dollar AS selama tahun 2005. Seperti kita alami tingginya harga minyak bumi dunia ini membawa implikasi dikeluarkannya kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri dan pengurangan subsidi Pemerintah untuk harga BBM tersebut.

Pada paruh pertama tahun 2006 ini, harga minyak bumi tersebut belum juga turun, sebagian dipengaruhi oleh ekskalasi ketegangan akibat serangan pasukan Israel ke wilayah Libanon Selatan. Penurunan tingkat inflasi pada pertengahan tahun 2006 membawa ruang gerak yang lebih leluasa bagi Bank Indonesia untuk segera menurunkan tingkat bunga BI Rate secara bertahap. Kecenderungan ini mendapatkan response dari kalangan dunia usaha dan masyarakat dengan meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen pada bulan Agustus.

Perkembangan Inflasi 1970 - 2005 Gejolak dan perkembangan tingkat inflasi di Indonesia memiliki kecenderungan berikut ini :
Dari kondisi tingkat inflasi yang sangat tinggi (hyperinflation) pada masa pemerintahan Orde Lama (kabinet Soekarno) maka praktis sejak tahun 1970 Indonesia mengalami tingkat inflasi yang sedang. Hyperinflation adalah tingkat inflasi melebihi 50 % per bulannya.
Tingkat inflasi ini kemudian menunjukkan trend yang menurun selama periode 1970-71, yang sebagian besar didorong oleh program stabilisasi ekonomi yang dijalankan pemerintah pada era kabinet Soeharto.
Tingkat inflasi ternyata masih naik kembali pada periode 1972-74, yang akhirnya mencapai 41% pada tahun 1974.
Tingkat inflasi ini berhasil ditekan selama periode 1970-1992 mencapai tingkatan rata-rata 12,7% per tahunnya. Baru kemudian sejak tahun 1988, angka inflasi selalu dibawah 10% dihitung dengan metode indeks biaya hidup .
Pada era pemerintahan sejak krisis perekonomian pada tahun 1998-99, laju inflasi masih bergejolak; tetapi dengan rentan fluktuasi batas satu digit ( dibawah tingkat 10%).
Program pengendalian inflasi yang sukses setelah krisis ekonomi, masih bergejolak kembali pada pertengahan tahun 2005. Gejolak ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan kabinet Soesilo Bambang Yudhoyono dalam melepas program subsidi BBM dan menaikankan harga BBM di dalam negeri.

Faktor-Faktor Pemicu Tingkat Inflasi Laju kenaikan tingkat inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagian ditentukan dari sudut pandang teori inflasi yang dianut. Pada kasus perekonomian di Indonesia paling tidak terdapat beberapa faktor yang baik secara langsung maupun secara psikologis dapat mendorong trend kenaikan tingkat inflasi. Faktor ekonomi dan non-ekonomi yang diperkirakan mempengaruhi tingkat inflasi di negara kita antara lain dapat diidentifikasi berikut ini:

(1) Adanya peningkatan jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar ini di Indonesia disebabkan antara lain oleh peristiwa:
Kenaikan harga migas di luar negeri
Meningkatnya bantuan luar negeri
Masuknya modal asing, khususnya investasi portfolio di pasar uang
Meningkatnya anggaran Pemerintah secara mencolok
Depresiasi nilai Rupiah dan gejolak mata uang konvertibel

(2) Adanya tekanan pada tingkat harga umum, yang dapat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian berikut ini :
Penurunan produksi pangan akibat musim kering yang berkepanjangan
Peningkatan harga komoditi umum secara mendadak
Pencabutan program subsidi BBM
Kenaikan harga BBM yang mencolok
Kenaikan tarif listrik

(3) Kebijakan Pemerintah dalam mendorong kegiatan ekspor non-migas; maupun kebijakan lainnya yang bersifat distortif seperti antara lain:
Lonjakan inflasi setelah dikeluarkannya kebijakan devaluasi
Kebijakan tata niaga yang menciptakan pasar yang oligopolistis dan monopolistis
Pungutan-pungutan yang dikenakan dalam perjalanan lalu lintas barang dan mobilitas tenaga kerja
Kebijakan peningkatan tingkat upah minimum regional

(4) Peningkatan pertumbuhan agregat demand yang dipicu oleh perubahan selera masyarakat, atau kebijakan pemberian bonus perusahaan dan faktor spekulatif lainnya:
Pemberian bonus THR mendekati jatuhnya Hari Raya.
Pemberian bonus prestasi perusahaan
Perkembangan pusat belanja yang ekspansif dengan mematikan fungsi keberadaan pasar tradisional di lokalitas tertentu.

Pada masa lalu pencetus inflasi di Indonesia lebih dipengaruhi oleh inflasi yang berasal dari impor bahan baku dan penolong. Hal ini beralasan karena sebagian besar dari bahan baku tersebut masih diimpor dari luar negeri, akibat struktur industri yang sedikit mengandung local content.

Dua faktor dapat berpengaruh atas kenaikkan harga di dalam negeri.
Jika terjadi kelangkaan pasokan akibat gangguan logistik atau perubahan permintaaan dunia atas bahan baku tersebut di dunia.
Jika terjadi penurunan nilai rupiah kita terhadap mata uang asing utama seperti dollar Amerika Serikat.

Saat ini inflasi di negara kita lebih banyak dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak bumi di pasar internasional, yang dapat mendorong lebih lanjut biaya pengadaan sumber energi listrik dan bahan bakar untuk sebagian besar pabrik-pabrik pengolahan.

Dimasa depan ancaman lonjakan harga minyak bumi masih akan mengancam inflasi di negara kita. Potensi kelangkaan bahan baku batubara dan gas akan juga terjadi dan mengakibat kan kenaikkan biaya energi.

Disamping itu ancaman jangka menengah atas kemungkinan terjadinya inflasi di beberapa daerah di Indonesia adalah akibat adanya kelangkaan bahan makanan pokok masyarakat yang timbul akibat paceklik, hama penyakit, dan penurunan produktivitas padi, kedelai dan kacang-kacangan.

Memang inflasi pada tingkat yang rendah merupakan perangsang bagi produsen untuk menambah kapasitas produksinya; tetapi jika terlalu tinggi akan memberikan dampak negatif atas meningkatnya ketidakpastian dan penurunan daya beli konsumen, sekaligus potensi penjualan perusahaan.(copyright@aditiawan chandra)



Cara-Cara Mengatasi Inflasi
Diposkan oleh Danu di 03:34 Label: Umum Reaksi:



Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu:
Persediaan Kas

Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.
Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka (open market operation), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.
Diskonto

Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain:
Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.
Kebijakan Lain adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi.
Sanering

Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:

• Penurunan nilai uang

• Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.


Devaluasi

Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.
Menaikan hasil produksi.

Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
Kebijakan upah

tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
Pengawasan harga dan distribusi barang.

Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.




Inflasi Tinggi Akibat Kelangkaan Energi


Oleh
Naomi Siagian

Jakarta – Tingkat inflasi yang demikian tinggi ditengarai dipicu oleh kelangkaan energi, terutama minyak tanah. Akibatnya, industri kecil tidak mampu berproduksi. Industri-industri kecil juga mengalami kesulitan modal kerja akibat pengetatan likuiditas oleh Bank Indonesia (BI).

“Tingginya inflasi saat ini karena kelangkaan minyak tanah bukan karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok,” kata Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Thomas Darmawan kepada SH di Jakarta, Senin (7/11).
Thomas mengemukakan, harga produk pertanian mengalami kenaikan juga didorong oleh naiknya biaya distribusi. Adapun harga produk makanan dan minuman olahan masih belum naik. Kenaikan harga diperkirakan baru akan terjadi setelah hari raya. Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut meski ada pengaruhnya terhadap inflasi namun tidak terlalu signifikan.
Ia menegaskan, setelah kenaikan harga BBM, minyak tanah tetap langka. Hal tersebut disebabkan agen minyak tanah kecil kesulitan modal kerja. Dana yang dimiliki terbatas sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan.
“Contohnya, dengan uang Rp 7 juta sebelum kenaikan harga BBM mampu membeli 2 tangki minyak tanah sekarang hanya mampu membeli 1 tangki. Kalau harus membeli dua tangki artinya mereka harus menambah modal,” jelas Thomas.
Selain itu juga, persoalan energi juga menghambat industri karena biaya yang harus dikeluarkan semakin membengkak. Itu sebabnya banyak industri kecil yang kemudian beralih ke gas, tapi akibatnya harga gas melonjak dan pasokan langka. Akibat kesulitan beruntun, industri kecil sangat kesulitan. Dikemukakannya, ada sejumlah industri kecil yang menghentikan produksinya.
“Cara-cara yang dilakukan BI untuk mengatasi inflasi itu cara kuno. BI harus melonggarkan likuiditasnya terutama pada industri kecil dan pengadaan energi. Bank bisa memperketat kredit bagi kredit konsumsi, tetapi tidak terhadap industri,” tegas Thomas.
Selain itu, ia juga menekankan pemerintah daerah (pemda) turut memberi andil terhadap naiknya inflasi. Thomas menunjuk biaya tinggi (high cost) yang terjadi di daerah mendorong naiknya biaya produksi. Di lain pihak, upaya pemerintah pusat untuk menghapus biaya tinggi belum diikuti sepenuhnya oleh pemda. Belum terlihat kemauan pemda untuk menghapus biaya tinggi.

Buka Impor
Thomas juga mengemukakan larangan impor berbagai produk seperti gula dan daging mempengaruhi terjadinya inflasi. Harga gula misalnya, sulit dikendalikan karena pemasoknya sangat terbatas. Harga gula masih di atas Rp 5.500/kg bahkan mencapai Rp 6.500/kg. Demikian juga harga daging sapi yang membumbung hingga Rp 50.000/kg.
Lonjakan harga tersebut, ditegaskannya, karena pengaruh keterbatasan pasokan. Ia mencontohkan larangan impor daging yang diberlakukan pemerintah menyebabkan sumber impor hanya tergantung dari Selandia Baru dan Australia. Di lain pihak, harga daging di kedua negara semakin mahal karena permintaan berbagai negara juga tinggi.
Bagi Indonesia, untuk ikut bersaing mengimpornya tidak mudah, mengingat daya beli masyarakat semakin menurun. Untuk itu ia mengusulkan, pemerintah membuka kran impor daging dari negara lain yang sudah dinyatakan bebas penyakit hewan.n